⚡ Apakah Surat Pernyataan Bisa Dipidana

Suratkeberatan itu juga sebagai bentuk klarifikasi apakah tiga calon tersebut sudah sesuai dengan Perbup No. 28/2022, terutama Pasal 12 huruf h dan Pasal 10. Ada tujuh orang perwakilan warga yang membuat pernyataan tertulis,” ujarnya. Baca Juga: 2 Mantan Napi Daftar Jadi Kontestan Pilkades PAW Singopadu Sragen Updateterbaruhari jumat sy di jemput paksa oleh 4 orang anak buah mau di bawa untuk membuat surat pernyataan..dan nyata na sy di bawa ke kantornya dan sy di titipkan disana selama 24 jam..di sana pihak tersebut membuat laporan..lalu sy di bap sebagai saksi..tp sy kemudian di lepas dengan penjamin ibi sy dan di kenakan wajib lapor 1 Apakah surat pernyataan utang senilai Rp. 250.000,- perlu dibubuhi Bea Materai? Pada dasarnya surat pernyataan utang senilai Rp 250.000 tidak perlu dibubuhi bea meterai karena surat utang yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp 250.000 tidak dikenakan bea meterai. Akan tetapi dokumen tersebut harus dibubuhi bea materai sebesar Rp.6.000..apabila Penasihathukum disediakan sesuai dengan tingkat pemeriksaan sejak seseorang ditangkap. Jika tersangka diperiksa dalam tahap penyidikan, maka penasihat hukum disediakan oleh penyidik, misalnya 12 Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri; 13. Surat pernyataan bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada Suratketerangan ini wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan CPNS). 6. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih. 7. Jakarta Sidang lanjutan perkara dugaan mafia tanah atau pemalsuan surat tanah dengan terdakwa Muljono Tedjokusumo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar), Rabu (27/2/2019). Dalam persidangan hari ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan keterangan saksi ahli, Dr Iing R Sodikin, Tenaga Ahli Menteri Calonpeserta seleksi CPNS 2021 dan PPPK 2021 harus mempersiapkan dokumen seperti surat lamaran dan surat pernyataan. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun dan lebih; Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS/prajurit TNI/ Kepolisian Negara RI; Adolf Hitler Dapat Situsweb resmi Pengadilan Negeri Pasangakyu. Senin 16 Mei 2022. Beranda ; Tentang Pengadilan HeruSetianto November 21, 2020 6 komentar. Surat Permohonan Pemblokir Rekening adalah suatu surat yang dibuat dalam tujuan untuk memblokir suatu nomor rekening bank yang dianggap telah disalahgunakan. Surat tersebut termasuk ke dalam jenis surat formal yang dipakai seseorang atau instansi untuk kepentingan dugaan tindak pidana penipuan. Bacaselengkapnya Apakah Mantan Narapidana Dapat Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana di Pengadilan Negeri? Hukum Perdata. Bagaimana Cara Mengajukan Izin Menjual Harta Warisan Yang Ahli Warisnya Masih Di Bawah Umur. Oleh BangDidav 07 Jun, 2022 Posting Komentar PersyaratanPermohonan (ISR) Baru. Surat permohonan ISR ditujukan kepada Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika cq. Direktur Operasi Sumber Daya. Surat pernyataan kesanggupan membayar BHP Frekuensi Radio. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Salinan akta pendirian badan hukum perusahaan dan akta perubahan beserta OIGRIGk. Bloggersiana – saya akan bahas tentang tulisan Contoh Surat Pernyataan Tidak Pernah Dipidana yang merupakan bagian dari Dokumen, mari kita mulai Surat Pernyataan Tidak Pernah Dipidana – Pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 resmi dibuka mulai tanggal 30 Juni 2021 hingga 21 Juli 2021. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi saat mendaftar CPNS dan PPPK mulai dari persyaratan umum seperti batasan usia hingga persyaratan khusus seperti deklarasi. Pendaftar tidak pernah dihukum karena kejahatan atau lainnya. Selain itu, ada pula surat pernyataan bahwa pelamar tidak akan meminta pindah pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Contents1 Contoh Surat Pernyataan Tidak Pernah Surat Pernyataan Tidak Pernah Diberhentikan2 Mau Mengurus Surat Keterangan Dari Pengadilan Negeri? Perhatikan Hal Ini3 Contoh Surat Pernyataan Cpns Kementerian Hukum Dan Ham Tahun Contoh Surat Pernyataan Tidak Pernah Dipidana4 Contoh Surat Pernyataan Cpns Kementerian Hukum Dan Ham Tahun Contoh Surat Pernyataan Pppk Kementerian Pupr Tahun 20225 Contoh Surat Pernyataan Yang Baik Dan Share this Related posts Berikut format deklarasi CPNS 2021 Kemenhub dan 11 poin yang akan dimuat dalam deklarasi. Surat Pernyataan Tidak Pernah Diberhentikan 1. Warga Negara Indonesia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum final untuk melakukan tindak pidana yang dipidana 2 dua tahun atau lebih; 3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS, prajurit TNI, anggota Polri atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta; Mau Mengurus Surat Keterangan Dari Pengadilan Negeri? Perhatikan Hal Ini 7. Wajib ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia Serikat atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah; 9. Regular supply untuk wanita Dilarang membuat tato/tato di bagian tubuh selain pria; 10. Bersedia mengabdi pada Kementerian Perhubungan dan tidak akan meminta mutasi karena alasan pribadi paling singkat 10 sepuluh tahun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; Contoh Surat Pernyataan Cpns Kementerian Hukum Dan Ham Tahun 2021 11. Saya memenuhi semua persyaratan yang ditentukan untuk jabatan yang saya lamar dan semua dokumen yang diunggah dan data yang saya berikan adalah benar. Surat pernyataan adalah surat yang jika kemudian diterima, merupakan bukti bahwa pemohon harus memenuhi hal-hal yang tercantum dalam surat tersebut. Setiap kementerian atau daerah yang membuka lowongan CPNS dan PPPK pada tahun 2021 biasanya memiliki notifikasi yang berbeda terutama isi dari notifikasi tersebut. Contoh Surat Pernyataan Tidak Pernah Dipidana Berikut cara melihat kementerian, lembaga, atau daerah mana saja yang membuka pendaftaran CPNS, PPPK 2021 dan cara mengecek format surat pernyataan masing-masing kementerian atau lembaga pemerintah lainnya. Plt. Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Katmoko Ari Sambodo, Asisten Deputi Bidang Perencanaan dan Pengadaan SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB. “570 instansi pemerintah meliputi 53 kementerian dan lembaga, 33 pemerintah provinsi dan 484 pemerintah kabupaten dan kota,” jelas Katmoko. Contoh Surat Pernyataan Cpns Kementerian Hukum Dan Ham Tahun 2017 Sebanyak 570 instansi pemerintah akan merekrut formasi ASN yang terdiri dari calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai negeri kontrak kerja PPPK. Sementara khusus untuk instansi daerah, mereka juga akan menyewa konsultan PPPK. Hari ini para bakal calon juga diingatkan untuk belajar terlebih dahulu mengenai rute dan formasi yang akan diikuti. Terkait jalan, bisa ditelaah melalui kebijakan yang dikeluarkan Kementerian PANRB. Kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri PANRB No. 27/2021 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, PermenPANRB no. 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK Aktif Mengajar di Badan Daerah Tahun 2021 serta PermenPANRB No. 29/2021 tentang Pengadaan PPPK Pos Aktif. Sementara itu, informasi pengaturannya bisa Anda temukan di syarat dan ketentuan masing-masing institusi yang Anda lamar. Contoh Surat Pernyataan Pppk Kementerian Pupr Tahun 2022 “Hal ini penting untuk dipahami karena pelamar hanya dapat memilih satu rute dan satu formasi dan tidak dapat mengubahnya setelah registrasi,” ujar Ari. Berikut cara cek daftar instansi pemerintah yang dibuka pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK 2021 serta akses informasi lebih lanjut termasuk contoh surat pengantar dan contoh surat pernyataan dari masing-masing instansi pemerintah. 4. Untuk memudahkan pencarian, Anda dapat menulis di kolom “Cari” kementerian, lembaga pemerintah atau daerah mana yang ingin Anda tuju. Contoh Surat Pernyataan Yang Baik Dan Benar 5. Untuk informasi lebih lanjut mengenai CPNS 2021 atau PPPK 2021 untuk contoh surat lamaran instansi target dan contoh surat lamaran dapat klik “Pengumuman” pada kolom “Link Informasi”. ANCAMAN CYBER JIKA UU PDP TIDAK SAH DAN DENGAN PEMILU Rabu, 28 Desember 2022 1520 WIB Contoh surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, contoh surat pernyataan tidak pernah dihukum, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, contoh surat pernyataan belum pernah menikah, contoh surat pernyataan pernah bekerja di perusahaan, surat pernyataan belum pernah memiliki buku pelaut, contoh surat pernyataan tidak bisa hadir, contoh surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri, surat pernyataan belum pernah menikah, surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, contoh surat pernyataan tidak mengulangi kesalahan, contoh surat pernyataan tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat Nah info yang membahas tentang Contoh Surat Pernyataan Tidak Pernah Dipidana, diharapkan mampu menjawab keperluan informasi untuk Anda. BerandaKlinikPerdataBisakah Orang yang T...PerdataBisakah Orang yang T...PerdataRabu, 26 April 2023X meminjam uang kepada Y sebesar Rp. dan mereka membuat sebuah perjanjian. Di dalam perjanjian tersebut ada pasal yang berisikan bahwa jika X tidak bisa membayar utang, maka X akan dipenjarakan dalam arti dilaporkan ke pihak berwajib yaitu kepolisian. Pertanyaan saya Apakah X bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib? Jika bisa, diduga melakukan tindak pidana apa? Jika dalam penagihan Y bermaksud menakut-nakuti dengan cara membawa oknum penegak hukum agar X membayar utang, apakah Y dan oknum penegak hukum tersebut bisa dilaporkan? Pada intinya, secara khusus, mengenai perjanjian utang piutang sebagai perbuatan pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata. Lantas, apa hukumnya jika debitor tidak membayar utang? Bisakah orang yang tidak bayar utang dipidana? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Albert Aries, dari Albert Aries & Partners dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 4 Oktober ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari informasi hukum yang ada di Klinik disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Hukum Perjanjian Utang Piutang Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kita perlu pahami bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyiSuatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, ada empat syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum, yaitu[1]kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;kecakapan untuk membuat suatu perikatan;suatu pokok persoalan tertentu; dan suatu sebab yang tidak khusus, mengenai perjanjian utang piutang sebagai perbuatan pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata sebagai berikutPinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang apakah boleh seseorang melaporkan orang lain ke pihak yang berwajib kepolisian karena tidak membayar utang, pada dasarnya tidak ada ketentuan yang melarang hal tersebut. Akan tetapi, perlu diingat bahwa Pasal 19 ayat 2 UU HAM, telah mengatur sebagai berikutTidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang bunyi pasal tersebut, menurut hemat kami, walaupun ada laporan, seseorang tidak boleh dipidana karena ketidakmampuannya membayar utang. Baca juga Apakah Kasus Wanprestasi Bisa Dilaporkan Jadi Penipuan?Aturan Hukum Penggelapan dan Penipuan dalam KUHP Namun, pada praktiknya permasalahan utang piutang yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah seringkali dilaporkan ke pihak kepolisian dengan dasar penggelapan dan penipuan[2] yang diatur dalam ketentuan KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,[3] yakni pada tahun 2026, yaituKUHPUU 1/2023Pasal 372 Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.[4]Pasal 486 Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp200 juta.[5]Pasal 378 Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 empat 492Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta.[6]Pada dasarnya, substansi dari tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penipuan adalah jelas berbeda dari suatu perjanjian utang piutang yang merupakan perbuatan hukum perdata. Maka, untuk dapat diproses secara pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur actus reus physical element dan unsur mens rea mental element. Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.[7]Baca juga Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat PemenuhannyaSelain itu, sebagai informasi, Pasal 379a KUHP dan Pasal 497 UU 1/2023 juga mengatur adanya kriminalisasi bagi seseorang yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli barang dengan cara berutang, dengan maksud sengaja tidak akan membayar lunas barang tersebut, sebagai berikutKUHPUU 1/2023Pasal 379aBarang siapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 497Setiap Orang yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli Barang dengan maksud untuk menguasai Barang tersebut bagi diri sendiri atau orang lain tanpa melunasi pembayaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta.[8]Menjawab pertanyaan Anda, menurut hemat kami, berdasarkan penjelasan di atas, membuat laporan atau pengaduan ke polisi memang hak semua orang yang berkepentingan, namun belum tentu perkara tersebut dapat naik ke proses peradilan. Hal tersebut dikarenakan unsur dari tindak pidana perlu dipenuhi. Selain itu, disinilah peran dan integritas penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat sangat diharapkan untuk tidak merusak sistem peradilan yang ada atau dengan memidanakan suatu perbuatan hukum juga Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini ProsedurnyaPerbuatan Menakut-nakuti Debitor yang Tidak Membayar UtangLantas, bagaimana hukumnya jika Y menakut-nakuti X dengan cara membawa oknum penegak hukum agar X membayar utang? Untuk menjawab pertanyan tersebut, oknum penegak hukum kami asumsikan sebagai dasarnya, polisi dalam menjalankan tugasnya harus tunduk pada aturan disiplin anggota kepolisian sebagaimana tertuang dalam PP 2/2003. Pasal 5 PP 2/2003 menyebutkan bahwa dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarangmelakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;melakukan kegiatan politik praktis;mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;menjadi perantara/makelar perkara;menelantarkan ketentuan di atas, peran polisi sebagai penagih utang jelas dilarang bagaimanapun kondisinya. Seseorang tidak dapat meminta polisi menjadi penagih utang ataupun untuk melindunginya dari tagihan utang. Penjelasan selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel Bolehkah Polisi Menjadi Penagih Utang?Demikian jawaban dari kami, semoga hukumKitab Undang-Undang Hukum Perdata;Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Praturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Suhadi dan Ahmad Arif Fadilah. Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2, No. 7, 2021;Kukun Abdul Syakur Munawar. Pembuktian Unsur Niat dikaitkan dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 3, No. 2, 2015;Muhammad Gary Gagarin Akbar dan Zarisnov Arafat. Perlindungan Hukum Terhadap Debitor yang Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang dari Ancaman Hukum Pidana. Jurnal Justisi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2017.[1] Endi Suhadi dan Ahmad Arif Fadilah. Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2, No. 7, 2021, hal. 1968-1969.[2] Muhammad Gary Gagarin Akbar dan Zarisnov Arafat. Perlindungan Hukum Terhadap Debitor yang Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang dari Ancaman Hukum Pidana. Jurnal Justisi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2017, hal. 7-8.[5] Pasal 79 ayat 1 huruf d UU 1/2023.[6] Pasal 79 ayat 1 huruf e UU 1/2023.[7] Kukun Abdul Syakur Munawar. Pembuktian Unsur Niat dikaitkan dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 3, No. 2, 2015, hal. 225.[8] Pasal 79 ayat 1 huruf e UU 1/ Ada pengecualian di mana perkara perdata, seperti uang piutang dapat dituntut secara pidana, namun harus memenuhi beberapa unsur yang diatur dalam Pasal 378 pinjam meminjam, atau utang piutang merupakan hal lumrah dalam sebuah kegiatan ekonomi. Utang piutang ini biasanya dituangkan dalam sebuah perjanjian antar kedua belah pihak, yang didalamnya memuat mekanisme pembayaran utang, tenor, bunga, dan langkah yang ditempuh jika salah satu pihak gagal menunaikan kewajiban wanprestasi.Dalam dunia bisnis, kegagalan debitur dalam membayar utang sering ditemukan ketika usaha tidak berjalan dengan baik dan mengalami kesulitan keuangan. Hal ini biasa terjadi dalam perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur bank. Namun perjanjian utang piutang juga bisa dilakukan oleh orang pribadi dengan orang pribadi jika salah satu pihak mangkir dalam perjanjian utang piutang atau tidak mampu membayar utang sebagaimana diatur kedua belah pihak dalam perjanjian? Apakah pihak yang mangkir bisa dilaporkan ke pihak kepolisian atau dipidana?Dikutip dalam Klinik Hukumonline dengan judul “Bisakah Orang yang Tidak Membayar Utang Dipidana?”, pada dasarnya tak ada ketentuan yang melarang seseorang untuk melaporkan orang yang tidak membayar utang ke pihak kepolisian. Membuat laporan atau pengaduan ke polisi adalah hak semua orang, namun belum tentu perkara tersebut dapat naik ke proses tetapi dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, telah mengatur bahwa sengketa utang piutang tidak boleh dipidana penjara. “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang,” demikian bunyi Pasal 19 ayat 2.Jika merujuk Pasal 19 ayat 2, walaupun ada laporan yang masuk ke pihak kepolisian terkait sengketa utang piutang, pengadilan tidak boleh memidanakan seseorang karena ketidakmampuannya membayar utang. Baca Juga Tips Menghindari Pejabat Notaris dan PPAT BodongMaka di sinilah peran dan integritas penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim dan advokat sangat diharapkan untuk tidak merusak sistem peradilan yang ada atau dengan memidanakan suatu perbuatan hukum perdata.

apakah surat pernyataan bisa dipidana